DALAM POKOK PERKARA (PRIMAIR)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama (co-tortfeasor);

3. Menyatakan Berita Acara Kesepakatan Kerjasama (BAKKS) Nomor 22/BA/Dir/001.1/PR/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 023/PKS/DIR/001.1/PR/IX/2023 dan Nomor 003/PKS/TEB-PLW/IX/2023 tertanggal 22 September 2023, merupakan satu kesatuan hukum yang saling berkaitan;

4. Menyatakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Nomor 023/PKS/DIR/001.1/PR/IX/2023 dan Nomor 003/PKS/TEB-PLW/IX/2023 tertanggal 22 September 2023 cacat hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang dilakukan tanpa izin Menteri LHK dan tanpa persetujuan Menteri PUPR;

5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II atau TURUT TERGUGAT I untuk membuat PKS baru dengan jangka waktu kerjasama 20 (dua puluh) tahun dengan Fixed sharing pada kisaran 3-5% per tahun dari nilai NJOP (nilai jual obyek pajak) aset Rest Area KM 626 A dan KM 626 B dan Variable sharing sebesar 8–10% dari pendapatan bruto, sesuai dengan kewajaran komersial. 

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng (joint and several liability) untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp Rp.30.070.000.000,- (tiga puluh milyar tujuh puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

8. Menyatakan seluruh aset hasil investasi Penggugat di Rest Area KM 626 A dan KM 626 B Dusun Pepe, Desa Pajaran, Kec. Saradan, Kabupaten Madiun, Prov. Jawa Timur tetap merupakan milik sah Penggugat sampai terdapat penyelesaaian hukum yang sah;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak menghalangi atau menguasai sepihak aset Penggugat sampai terdapat penyelesaian hukum yang sah;

10. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset-aset Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita;

11. Memerintahkan Turut Tergugat I (Menteri Kehutanan) untuk memberikan sanksi dan mencabut kerjasama dengan Tergugat I, kemudian memberikan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang terletak di Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP/ Rest Area) KM 626 A dan KM 626 B yang terletak di Dusun Pepe, Desa Pajaran, Kec. Saradan, Kabupaten Madiun, Prov. Jawa Timur kepada Penggugat (PT Terusan Energi Bumi); 

12. Memerintahkan Turut Tergugat II (Menteri Pekerjaan Umum) untuk memberikan sanksi dan mencabut kerjasama dengan Tergugat I, kemudian memberikan izin/persetujuan pengelolaan Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP/ Rest Area) KM 626 A dan KM 626 B yang terletak di Dusun Pepe, Desa Pajaran, Kec. Saradan, Kabupaten Madiun, Prov. Jawa Timur kepada Penggugat (PT Terusan Energi Bumi);

13. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, atau Peninjauan Kembali;

14. Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara.

 

 

SUBSIDIAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).