DALAM PROVISI

Memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sebelum menjatuhkan putusan akhir berkenan menetapkan:

1. Memerintahkan TERGUGAT menghentikan seluruh pengambilalihan operasional;

2. Memerintahkan TERGUGAT membuka kembali akses tenant;

3. Melarang TERGUGAT melakukan tindakan penarikan biaya sewa dan biaya listri, pengosongan, penguasaan tambahan, atau perubahan keadaan objek sengketa;

4. Menetapkan keadaan objek sengketa tetap dalam keadaan semula dalam pengelolaan PENGGUGAT sampai putusan berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA (PRIMAIR)

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

3. Menyatakan tindakan pengambilalihan operasional oleh TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan tindakan TERGUGAT yang melakukan pemutusan akses terhadap tenant adalah perbuatan melawan hukum;

5. Menghukum TERGUGAT menghentikan seluruh penguasaan operasional atas objek sengketa;

6. Menghukum TERGUGAT membuka kembali akses tenant;

7. Menghukum TERGUGAT memulihkan keadaan seperti semula;

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah);

10. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset-aset TERGUGAT sebagaimana diuraikan dalam posita;

11. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).